Sistem penetapan anggota legislatif dengan menggunakan suara terbanyak menyebabkan dana kampanye para caleg meningkat 10 kali lipat. Seorang caleg bisa menghabiskan ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah. Mereka menghamburkan uang untuk memasang poster, spanduk, baliho, dan foto diri di pinggir jalan atau di pohon-pohon dan di tiang listrik. Dengan sistem kompetisi penuh seperti ini tentunya membutuhkan biaya dan energi yang tak sedikit, angka orang gila dan bunuh diri diperkirakan akan naik tajam.

Perkiraan itu tidaklah mengada-ada. Bayangkan saja untuk mendapatkan nomor urut kecil dalam daftar urut caleg saja, mereka harus merogoh kantong dalam-dalam. Sialnya, setelah membeli nomor urut, Mahkamah Konstitusi menetapkan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Bukan berdasarkan nomor urut seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.

Selain itu ketatnya persaingan untuk memperoleh predikat anggota dewan terhormat sangat ketat. Jumlah calon anggota legislatif (caleg) terlampau banyak, mencapai jutaan orang, sedangkan kursi yang tersedia amat terbatas. Bayangkan, sebanyak 11.215 orang memperebutkan 560 kursi DPR dan 1.109 orang bersaing mendapatkan 132 kursi Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, sekitar 112 ribu orang bertarung untuk mendapat 1.998 kursi di DPRD provinsi dan 1,5 juta orang bersaing merebut 15.750 kursi DPRD kabupaten/kota. Sebuah jumlah yang luar biasa banyaknya.

Ilustrasi Antara Caleg, Jumlah kursi dan Caleg gagal untuk Caleg DPR

Ilustrasi Antara Caleg, Jumlah kursi dan Caleg gagal untuk Caleg DPD

Ilustrasi Antara Caleg, Jumlah kursi dan Caleg gagal untuk Caleg DPRD Provinsi

Ilustrasi Antara Caleg, Jumlah kursi dan Caleg gagal untuk Caleg DPRD Kota

Persaingan yang keras bukan menghadapi caleg dari partai lain, melainkan menghadapi caleg dari partai yang sama untuk meraih suara terbanyak dalam pemilu yang digelar pada 9 April mendatang. Jadi, inilah pertarungan di luar dan di dalam partai yang memang bisa bikin otak miring. Padahal, memperoleh suara terbanyak belum menjadi jaminan mendapatkan tiket ke Senayan. Itu disebabkan partainya mesti lolos 2,5% parliamentary threshold. Jika partainya tidak mendapatkan suara melebihi ambang batas parlemen, sekalipun sang caleg mendapatkan suara melampaui caleg dari partai lain, dia dan partainya tetap tidak bisa melenggang ke Senayan

Akibat kekalahan dalam pemilu para caleg bisa mengalami gangguan jiwa yang diawali dengan rasa cemas, susah tidur, putus asa, merasa tak berguna, dan kemungkinan terburuk bunuh diri. Kebanyakan dari mereka bahkan bukan tidak mungkin sudah memiliki gangguan kejiwaan, walau masih dalam taraf gejala sebagai penderita skizofrenia dan antisosial. Gejala itu terlihat pada pendengaran suara dari dalam dirinya yang tidak didengar orang lain atau meyakini orang lain tengah membaca dan mengendalikan pikiran mereka. Ucapan dan perilaku mereka juga sangat tidak beraturan sehingga kerap menakutkan orang yang berada di sekitarnya.
Beberapa waktu lalu saja paling tidak terdapat 2 kasus :

1. Kasus calon Bupati Ponorogo
   Beberapa waktu lalu salah satu calon Bupati Ponorogo menjadi gila larena kalah dalam pemilihan Bupati Ponorogo, Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena dia telah mengeluarkan dana hingga Rp 3 miliar untuk biaya kampanyenya. Celakanya, tak sedikit dari uang tersebut adalah dari hasil pinjaman.
2. Kasus mantan anggota DPRD Subang
   Yang terbaru, mantan anggota DPRD Subang yang mencoba bunuh diri dengan memanjat menara setinggi hampir seratus meter karena stres dan kecewa terkait pengusutan dugaan kasus korupsi Bupati Subang yang mengorbankan dirinya.

Bercermin dari hal-hal diatas Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatansegera mengantisipasi untuk menyiagakan seluruh dokter yang bertugas di 32 rumah sakit jiwa di Tanah air. Tapi daya tampung rumah sakit jiwa cuma 8.500 tempat tidur. Namun sayangnya jumlah itu terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah caleg.

Sebenarnya, mengapa jabatan Legislatif menjadi rebutan?. Berikut ini adalah gambaran seberapa besar gaji seorang anggota DPR yang terhormat

Penerimaan anggota DPR terbagi menjadi tiga kategori, yaitu rutin perbulan , rutin non perbulan dan sesekali.

Rutin perbulan meliputi :

• Gaji pokok : Rp 15.510.000
• Tunjangan listrik : Rp 5. 496.000
• Tunjangan Aspirasi : Rp 7.200.000
• Tunjangan kehormatan : Rp 3.150.000
• Tunjangan Komunikasi : Rp 12.000.000
• Tunjangan Pengawasan : Rp 2.100.000

Total : Rp 46.100.000/bulan
Total Pertahun : Rp 554.000.000

Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan nonbulanan atau nonrutin. Dimulai dari penerimaan gaji ke-13 setiap bulan Juni.

• Gaji ke-13 :Rp 16.400.000
• Dana penyerapan ( reses) :Rp 31.500.000

Dalam satu tahun sidang ada empat kali reses jika di total selama pertahun totalnya sekitar Rp 118.000.000. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu:

• Dana intensif pembahasan rencangan undang-undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000/kegiatan
  Dana kebijakan intensif legislative sebesar Rp 1.000.000/RUU

Jika dihitung jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir 1 milyar rupiah. Data tahun 2006 jumlah pertahun dana yang diterima anggota DPR mencapai Rp 761.000.000, dan tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000. Woww.. pantas jika mereka mengejar kursi DPR, belum lagi dana pensiunan yang mereka dapatkan ketika tidak lagi menjabat.

Karenanya mereka melakukan segala cara untuk dapat dipilih masyarakat, salah satunya dengan Tebar Pesona menggunakan Spanduk. Berikut ini beberapa spanduk yang unik dari Calon Anggota Dewan yang Terhormat

Picture and comment by: Kaskuser

r>

Istilah Pencarian: